Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA yang berlangsung tidak serentak di seluruh Indonesia akibat keterlambatan percetakan,  menunjukkan bahwa pemerintah terutama Mendikbud tidak mempersiapkan kepada anak didik kita sebagai calon pemimpin bangsa.

“ Dengan demikian harus ada yang bertanggungjawab, dan salah satunya adalah Mendikbud. Apalagi terjadi di 11 propinsi sehingga menunjukkan buruknya manajemen pengelolaan pendidikan. Padahal Kemendikbud adalah satu-satunya departemen yang mendapatkan anggaran 20% dari  APBN,” tandas Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta, Senin (15/4)

Untuk pertama kalinya sejak tahun 2005 UN tidak bisa dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Dari 33 Propinsi, ada 11 propinsi tidak bisa melaksanakan UN hanya karena alasan teknis pencetakan soal.

Lebih lanjut Pramono mengatakan, kebettulan dia memiliki anak kelas 3 SMA. Dia melihat dampak psikologisnya lebih besar karena sudah berhari-hari mempersiapkan diri, kemudian mendengar ada pembatalan atau pengunduran.  “ Biasanya anak-anak ngebut belajar hanya beberapa hari menjelang ujian.  Ini akan dialami oleh anak-anak di 11 propinsi, dampaknya cukup beart bagi mereka,” ujarnya.

Menurut Pimpinan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, keterlambatan UN  tidak bisa dilemparkan semata-mata karena persoalan percetakan. Persoalannya tidak sesederhana itu. “ Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, apalagi UN ini digelar setiap tahun. Manajemen yang ada dalam Kemendikbud harus harus bertanggung jawab apakah Dirjen atau Menterinya kepada publik dan ini menjadi pembelajaran kepada kita semua,” tukas Pramono.

Ketika didesak bagaimana bentuk tangungjawabnya, Pramono menjawab “ Tanyalah kepada Prsiden karena Mendkbud pembantu Presiden”.

Ketika ditanyakan apakah permintaan maaf Mendikbud Muhammad Nuh belum cukup, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah meminta maaf tetapi  tidak pernah menyadari betul apa yang perlu diminta maaf, sehingga kesalahan terus berulang. (mp)foto :od/parle.